PENGANTAR dan PENGERTIAN HUKUM PERPAJAKAN

PENGERTIAN PAJAK

Hukum Pajak dalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas:

1.        Hukum pajak material

Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.

2.        Hukum pajak formal

Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan

Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :

1.Prof Dr Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Lima unsur pokok dalam defenisi pajak

·           Iuran / pungutan

·           Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

·           Pajak dapat dipaksakan

·           Tidak menerima kontra prestasi

·           Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

 Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya  tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

1.        untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;

2.        untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;

3.        tambahan untuk seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.

4.        Rp. 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000

1.        UU RI NO 16 tentang perubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

2.        UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu  no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan

3.        UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

4.        UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa

5.        UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001

6.        UU RI NO 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang  no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985

UU RI NO 17 tahun 1985 tentang bea dan material

Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994

UU RI  NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002

UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak sebagai penganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .

Pasal 79 mencantumkan sumber pendapatan daerah terdiri dari

a.         PAD (Pendapatan Asli Daerah )

·           Hasil pajak daerah

·           Hasil retribusi daerah

·           Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

·           Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah

b.        Dana perimbangan

c.         Pinjaman daerah

Pasal 80 ayat 1

dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas

• bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
• dana alokasi umum
• dana alokasi khusus

Pasal 80 ayat 2

bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.

Pasal 80 Ayat3

Bagian daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan  dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang

Pasal 80 Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksut pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.

Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk propinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

a.          Jenis pajak propinsi terdiri dari :

·      pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air

·      pajak bahan bakar kendraan bermotor

·      pajak pengembilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

b.        Jenis pajak kabupaten kota

·      pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir

Untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :

1.        Siapa yang dikenakan pajak ( subjek pajak )

2.        Apa yang dikenakan pajak ( objek pajak )

3.         Berapa pajaknya (tarif pajak)

4.        Bagaimana melaksanakan hukum pajak

·      Pajak dapat dipaksakan

            Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.

            Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.

·      Pajak tidak menerima kontra prestasi

            Ciri kas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami  bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

·      Untuk membiayai biaya umum pemerintah

            Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif .

            Syarat objektif→yang berhubungan dengan objek pajak misalmya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak.

Syarat subjektif→syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.

            Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:

1.        Pajak penghasilan (PPh)

2.        Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas baang mewah

3.        Pajak bumi dan bangunan

4.        Pajak daerah dan retribusi daerah

5.        Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

6.        Bea materai

Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hukum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa.

Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP telah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penagihan pajak